Komisi III DPRD Trenggalek Gelar Rapat Lanjutan Bersama OPD Mitra Bahas Perencanaan Pembangunan 2022

Trenggalek, Berita Patroli
Tindak lanjuti perencanaan persiapan lelang pembangunan Tahun 2022, Komisi III DPRD Kabupaten Trenggalek kembali memanggil Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra kerjanya.Dalam rapat komisi III itu juga membahas perencanaan kegiatan pembangunan di tahun 2023. Hal itu dilakukan karena adanya beberapa temuan masalah dalam sistem informasi pemerintah daerah (SIPD) dimana banyak menu yang belum masuk dalam SIPD,selasa (8/3/2022).” Selaku Ketua Komisi III DPRD Trenggalek Pranoto setelah mengikuti rapat mengatakan , dilaksanakanya rapat hari ini merupakan tindaklanjut pembahasan dalam rapat sebelumnya tentang perencanaan pelaksanaan kegiatan pembangunan di tahun 2022.Disampaikan Pranoto, yang diundang dalam rapat hari ini lengkap mulai Ketua TAPD hingga anggota TAPD serta Dinas terkait yang memiliki sektor perencanaan kegiatan pembangunan. Agenda rapat sendiri merupakan penyamaan persepsi terkait SIPD.Jadi pengamanan persepsi itu tentang jenis pelaksanaan kegiatan pembangunan dimana jenis tersebut belum masuk dalam SIPD. Pembahasan ini dilakukan agar pelaksanaan kegiatan dalam APBD di tahun 2022 dan 2023 berjalan lancar.“Jadi ada beberapa menu yang belum masuk pada SIPD, padahal masuk dalam RPJMD 2020,” tegasnya.Permasalahan-permasalahan ini harus cepat diselesaikan mengingat saat ini telah berjalan proses pembahasan munsrencam, dimana akan dibawa pada Musrenbang dan dilanjutkan ke RKPD untuk selanjutnya dijadikan APBD.Apalagi semua kegiatan yang ada di dalam RPJMD telah sesuai dengan skala prioritas pembangunan, maka semua harus terakomodir dan dilaksanakan dengan baik. Menurutnya, jika jenis tersebut tidak masuk dalam SIPD maka akan memperlambat proses pelaksanaan APBD.“Sehingga evaluasi dengan mitra berwenang ini dilakukan untuk melaksanakan pembenahan. Sedangkan Pj sekda juga menyetujui proses tersebut,” tuturnya.Pranoto juga menambahkan, semua pejabat harus merubah pola pikir untuk memperlancar proses pelaksanaan kegiatan pembangunan di APBD. Jadi dalam masalah ini sebenarnya adanya kekurangan menu itu hanya salah paham.Seperti pembahasan kemarin adanya kekurangan pada jenis pipanisasi, ternyata dari evaluasi dengan yang membidangi itu sebenarnya sudah ada. Akan tetapi pada saat ditanya , mungkin saja saat akan melaksanakan sistem tersebut sedang trobel.“Kesimpulannya permasalahan yang ini mungkin kurangnya pemahaman atau lainnya, tapi yang jelas hal ini sudah bisa teratasi di rapat ini, semua sudah selesai dengan adanya evaluasi,” tutup Pranoto.(TRING)