Aktifasi BPJS PBID di tunda karena Pemkab Malang belum penuhi syarat administrasi

Ariyanti (Kepala Kantor BPJS Kabupaten Malang)

MALANG – Berita Patroli – Janji pemerintah daerah untuk aktifkan kembali kartu BPJS PBID untuk warganya per 1 september 2023 tertuda, karena ada persyaratan administrasi yang belum di penuhi. Hal itu disampaikan oleh Ariyanti kepala kantor BPJS kabupaten malang ketika di hubungi berita patroli jum’at 1 september 2023.

Ariyanti tidak mau menjelaskan jenis kekurangan administrasi apa yang belum di penuhi oleh pemkab malang, sehingga menyebabkan pembatalan aktifasi kartu BPJS PBID. Ariyanti terkesan menghindar menjawab pertanyaan yang berhubungan dengan jumlah data penerima kartu BPJS PBID yang di daftarkan oleh dinas sosial kabupaten malang.

Di singgung masalah data orang meninggal yang ikut terbayar preminya, Ariyanti mengatakan pihaknya akan bertanggung jawab jika pemkab malang bisa menunjukkan data dan dilengkapi surat keterangan atau akta kematian bagi warga yang sudah meninggal dunia yang ikut terbayar preminya.

Sampai berita ini di tulis, masih terjadi kesimpang siuran data jumlah penerima PBID kabupaten malang. Sebanyak 679.721 Kartu bpjs PBID kabupaten malang dinonaktifkan per 1 agustus hingga 31 agustus 2023 karena pemkab mengalami kesulitan membayar premi yang jumlahnya ratusan milyar dalam 1 tahun.

Darmadi (Ketua DPRD Kab. Malang)

Seperti yang di beritakan berita patroli edisi 3 agustus 2023 pemkab akan mengaktifkan kembali 260 ribu kartu BPJS PBID setelah melalui verifikasi dan validasi, sehingga yang menerima tepat sasaran.

Namun demikian kepala dinas kesehatan drg Wiyanto Widjoyo dalam keterangannya ke wartawan menganulir jumlah tersebut dan merubahnya menjadi 172 ribu penerima BPJS PBID yang akan di aktifkan per 1 September 2023. Wiyanto Widjoyo ketika di hubungi berita patroli juga tidak bersedia memberikan keterangan jumlah pasti penerima BPJS PBID, karena yang mendaftarkan ke kantor BPJS kabupaten malang dinas sosial.

” Dinas kesehatan hanya penyedia sarana dan prasarana untuk pelayanan kesehatan ” ujar drg Wiyanto. Kepala dinas sosial kabupaten malang Pantjaningsih Sri Rejeki MM beberapa kali di hubungi via hpnya juga tidak mau mengangkat.

Ketua DPRD kabupaten malang Darmadi mengaku belum menerima informasi data riil jumlah penerima BPJS PBID. Penonaktifan sementara itu diambil dalam rangka untuk validasi data, sesuai data DTKS yang notabennya masyarakat kurang mampu dan belum tercover pembiayaan PBI nasional di kisaran angka 260 ribu.

Pada kenyataannya premi yang harus dibayar mencapai 679 ribu lebih sehingga anggaran yang di siapkan tidak sesuai dengan yg di daftarkan. Data tersebut juga termasuk orang yg sudah meninggal, pindah maupun migrasi dari BPJS mandiri.

Maka langkah yang di ambil untuk validasi data menjadi penting agar dana APBD menjadi tepat sasaran, dan pemkab malang juga akan tetap memenuhi kebutuhan anggaran nanti dalam mekanisme perubahan Anggaran Keuangan( PAK ) sesuai dengan data hasil validasi yang dilakukan per desa.

( M. Irwan )